Select Menu

SaintekOase

Nasional

Alam Islami

Analisa & Opini

Sejarah

Muslimah

Fiqh Dakwah

Saintek

Video Pilihan

iklan atas post

iklan atas post

iklan atas post2

iklan tes

PKS melarang istri pejabat publik menjadi anggota dewan, baik di pusat maupun di daerah. Hal itu sesuai dengan hasil sidang Majelis Syuro VII PKS.

"Pelarangan ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan  serta menghindari politik dinasti," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (6/1/2013).

Luthfi menyebutkan istri pejabat publik yang dimaksud meliputi istri menteri, gubernur, bupati-walikota serta istri anggota dewan. Selain itu, pasangan suami istri dari PKS juga dilarang mencalonkan sebagai anggota legislatif.

"Jika suami sudah dicalonkan untuk menjadi anggota legislatif, maka sang istri tidak boleh dicalonkan," kata Luthfi lagi.

Sidang Majelis Syuro VII PKS juga memutuskan soal pencalonan presiden pada Pemilu 2014 bahwa PKS belum merasa perlu memunculkan nama calon presiden (capres). Dia mengatakan, PKS masih perlu mengamati dinamika yang terjadi.

"Pada saatnya nanti kami akan mengumumkan," katanya.

Putusan sidang Majelis Syuro lainnya adalah melarang anggota dewan PKS melakukan aktivitas yang bertentangan atau tidak mendapat dukungan publik, salah satunya yakni studi banding ke luar negeri.

"Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi organisasi," katanya.

Sebaliknya, Luthfi meminta calon legislatif (caleg) PKS untuk berkonsentrasi mengurus daerah pemilihannya.

"Para caleg PKS harus menyerap aspirasi di daerah pemilihannya masing-masing dan mengadvokasinya hingga berhasil," katanya. 

Sumber :
Antara

Editor :
Ana Shofiana Syatiri

http://nasional.kompas.com/read/2013/01/06/09404816/PKS.Haramkan.Istri.Pejabat.Publik.Jadi.Anggota.Dewan
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Almuzzammil Yusuf meminta pihak kepolisian segera bertindak untuk menangkap perampok yang telah menembak Wakil Ketua DPD PKS Tulangbawang Slamet Riadi. Slamet ditembak dada dan pinggangnya, Rabu (2/1) dini hari lalu, setelah kawanan perampok mencuri emas, ponsel dan uang tunai di rumahnya. Termasuk uang kas masjid dan kelompok tani yang diamanahkan untuk disimpan Slamet.

“Perampokan ini sering terjadi di Tulangbawang dan beberapa daerah di Lampung. Saya berharap pihak kepolisian bertindak tegas menangkap para perampok,” kata Almuzzammil dalam konferensi pers, Kamis (3/1).

Kecepatan polisi menindak pelaku perampokan, menurut Almuzammil akan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Pihak kepolisian harus bergerak cepat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jika ini terus terjadi masyarakat Lampung dirugikan karena dicap sebagai daerah yang tidak aman untuk tempat tinggal, usaha, dan wisata,” ujarnya.

Muzzammil juga meminta masyarakat untuk kembali menggalakan ronda malam agar kejadian serupa tidak terjadi.

“Kamtibmas itu tanggungjawab bersama. Jadi masyarakat harus bekerjasama dengan kepolisian,” ujarnya.

Kawanan perampok bersenjata api menyatroni rumah Wakil Ketua DPD PKS Tulangbawang, Slamet Riadi di Kampung Bujung Agung, Kecamatan Banjar Margo, Lampung, Rabu (2/1) sekitar pukul 02.45 WIB. Perampok masuk lewat jendela rumah lalu masuk ke kamar Slamet. Perampok kemudian mengikat dua anak dan istri Slamet.

Setelah menggasak harta korban, salah seorang perampok menembak Slamet. Dua peluru mengenai dada dan pinggang korban. Salah satu peluru menembus dan peluru yang lain masih bersarang di tubuh korban. Slamet kemudian dilarikan ke Rumas Sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung. [JJ/Dtk]

Headline
SBY-Boediono - inilah.com/Wirasatria
Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad tentang perkembangan megaskandal Bank Century, bak pisau bermata dua bagi pemerintahan SBY-Boediono. Kalau Wapres Boediono tidak mundur maka citra pemerintahan SBY yang ‘terciprat’ noda.
Seperti disampaikan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Teguh Santosa kepada INILAH.COM, Jumat siang (18/12/2012). Dalam kucuran dana talangan (bailout) Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, tak bisa lepas adanya andil Boediono yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI).
"Pengunduran diri Boediono, menurut hemat saya, akan menjadi energi besar bagi pemerintahan SBY untuk move on, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan besar demi membuktikan janji pada rakyat. Bagaimanapun juga, rakyat ingin melihat Presiden SBY mengakhiri kekuasaannya secara khusnul khotimah," urai Teguh.
Selanjutnya, Alumni Univeristy of Hawaii at Manoa (UHM) itu, mencatat adanya beberapa dosa Wapres Boediono. Pertama, keputusan Boediono merubah Peraturan BI tentang rasio kecukupan modal (CAR) pada November 2008, sangatlah aneh. Akibat keputusan tersebut, menguntungkan posisi Bank Century.
Keanehan lainnya, lanjut Teguh, Boediono dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 20 November 2008, sangat ngotot menaikkan status Bank Century dari "ditengarai berdampak sistemik" menjadi "berdampak sistemik". Langkah inilah yang melapangkan pemberian dana talangan terhadap bank bobrok tersebut. Ironisnya, bailout Bank Century terus membengkak sampai berjumlah Rp 6,7 triliun pada Juli 2009.
‘’Kita sisihkan soal polemik Abraham Samad yang melempar bola panas ke DPR. Yang paling substansial, KPK sudah menaikkan status Centurygate dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dua mantan pejabat BI sudah jadi tersangka. Sangat terbuka kemungkinan, merembet kepada pejabat yang lebih tinggi lagi, yakni Boediono sebagai Gubernur BI,’’ tegasnya.
Akibat skandal Bank Century, tuturnya, kredibilitas pemerintahan SBY terus tergerus. Hal ini, seharusnya tidak boleh dibiarkan secara berkepanjangan. Karena bakal ‘menyandera’ pemerintahan SBY. "Pemerintah kehilangan legitimasi, dan tidak efektif. Dianggap masyarakat sebagai pemerintahan pura-pura. Padahal masih begitu banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan sebelum periode pemerintahan ini berakhir,’’ terangnya.
Saat ini, masih menurut Teguh, SBY membutuhkan ketenangan dalam mengarungi pemerintahannya yang tersisa dua tahun. Apabila kasus Century dikesampaqingkan maka pemerintahan SBY tidak akan berjalan efektif. ‘’Jadi, apapun agenda atau program besar pemerintahan SBY tidak akan berjalan. Karena semua energi akan tersita hanya untuk mengurusui Boediono.’’ [tjs]

inilah.com
Sebanyak 25 wakil rakyat dari DPR/DPRD I/DPRD II dan 1 pejabat tinggi negara terjerat korupsi di KPK, Kajaksaan dan kepolisian sepanjang 2012. Dari 25 orang itu, kader Golkar menempati posisi teratas disusul PAN. 
Hal itu disampaikan peneliti korupsi politik ICW, Apung Widadi dalam jumpa pers "Outlook Korupsi Politik 2013" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Jumat (28/12).
Apung membeberkan dari Golkar ada 7 orang yang tersangkut kasus korupsi. Yaitu; Zulkarnen Djabar (anggota Banggar dan Komisi VIII DPR), Yohanes Eluay (Ketua DPRD Jayapura), Iqbal Wobisono (mantan anggota DPRD Jateng), Yurikus Dimang (Wakil Ketua I DPRD Palangakaraya), Andi Irsan Idris Galigo (anggota DPRD Bone), Zahri (Ketua DPRD Pelawan) dan Muhammad Faisal Anwar (anggota DPRD Riau).

Sementara dari PAN ada 5 orang. Yaitu, Riza Kurniawan (Wakil Ketua DPRD Jateng), Taufan Andoso Yakin (Wakil Ketua DPRD Riau), E Suminto Adi (anggota DPRD Mojokerto), Agung Purno Sarjono (anggota DPR Semarang) dan Suminto Adi (anggota DPRD Mojokerto).
Sementara untuk Partai Demokrat terdapat empat orang. Mereka adalah Angelina Sondakh (anggota DPR), Muhammad Nazaruddin (mantan angota DPR), Wisnu Wardhana (Ketua DPRD Surabaya) dan Andi Alifian Mallarangeng (mantan Menpora).
Jumlah kader Demokrat yang tersangkut kasus korupsi sama dengan PDIP. Kader partai berlambang kepala banteng yang terjerat korupsi adalah Izederik Emir Moeis (Ketua Momisi XI DPR), Murdoko (Ketua DPRD Jawa Tengah). Aries Marcorius Narang (Ketua DPRD Palangkaraya) dan Sukarni Joyo (anggota DPRD Kutai Timur).
PKB dan PPP masing-masing punya dua kader. Yaitu; Zulkifli Shomad (mantan Ketua DPRD Kota Jambi) serta M Dunir (anggota DPRD Riau) dari PKB. Sedangkan PPP, SD (anggota DPRD Lobar) dan Jambran Kurniawan (Wakil Ketua DPRD Palangkaraya).
Dan terakhir Partai Gerindra. Seorang kader Prabowo Subianto yang tersangkut korupsi itu adalah Sumartono (anggota DPRD Semarang).
Sementara satu orang lagi anggota dewan yang terlibat korupsi belum teridentifikasi berasal dari partai mana. Yaitu Afit Rumagesan (Ketua DPRD Fakfak).



Praktis, dari sembilan partai yang ada hanya PKS dan Partai Hanura yang tak ada kadernya terjerat kasus kejahatan kerah putih tersebut. [zul]
 
Islamedia
Sebagai tuan rumah Islamic Solidarity Games (ISG) Juni 2013 mendatang, Provinsi Riau siap memenuhi standarisasi internasional yang ditetapkan induk organisasi olahraga negara-negara Islam sedunia. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Drs H Emrizal Pakis menegaskan, saat ini Riau terus melakukan persiapan untuk kesuksesan ISG.

“Sambil tetap berkoordinasi, kita tetap akan mempersiapkan pemenuhan standarisasi internasional. Ini komitmen Riau untuk menyukseskan ISG,” ujar Emrizal Pakis.

Emrizal menyampaikan pernyataan tersebut usai menghadiri pertemuan dengan pihak dari Menkokesra terkait membahas langkah persiapan dalam pengorganisasian kelembagaan. Sebab, pada ISG nanti, Riau berperan sebagai panitia lokal, yang berkoordinasi dengan panitia pusat, dari OKI, dan beberapa kementerian.

Riau juga mempersiapkan kelengkapan venue, demi mewujudkan standarisasi internasional seperti yang diarahkan pihak pusat. “Anggarannya ada, kita masukkan di APBD. Selain juga dibantu oleh APBN nantinya. Ini masih dalam pembahasan berapa kebutuhannya,” bebernya, dilansir laman Riau Pos, Selasa (25/12/2012).

Seperti halnya PON, Riau sebagai tuan rumah ISG juga berusaha mempersiapkan sebaik mungkin. Di awal 2013 nanti, menurut Emrizal, kepanitiaan akan efektif untuk merampungkan persiapan. Karena, diakuinya, sudah hampir 3 ribuan peserta resmi mendaftar ke panitia pusat dari belasan negara.

“Daerah sudah ada Surat Keputusan (SK) kepanitiaan, demikian pula pihak pusat. Namun masih ada beberapa penyempurnaan agar maksimal,” tambahnya.

ISG akan mempertandingkan 15 cabang olahraga yang diikuti 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI).*


hidayatullah.com
Islamedia - Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring meresmikan Pondok Pesantren Buya Hamka di Kubu Gadang Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Sabtu.

Peresmian pondok pesantren yang dibangun dari bantuan Yayasan Satu Untuk Negeri TVOne itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Menkominfo dilanjutkan Direktur TVOne Karni Ilyas, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Bupati Agam Indra Catri.

Pada sambutannya, Tifatul berharap dari pesantren ini akan lahir Buya Hamka baru yang mampu mengharumkan nama Kabupaten Agam terutama Sumatera barat, karena Buya Hamka tercatat dalam sejarah Indonesia sebagai ulama dan sastrawan yang luar biasa.

"Saya sangat berharap dari pesantren ini akan lahir generasi muda yang berakhlakul karimah dan Buya Hamka baru setelah pondok pesantren ini dibangun," katanya.

Direktur TVOne Karni Ilyas menyebutkan, total bantuan pemirsa untuk pembangunan pondok pesantren Buya Hamka ini sebesar Rp5,18 miliar dengan rincian, untuk pembangunan masjid sebesar Rp2,5 miliar, asrama putri sebesar Rp1,46 miliar dan ruang kelas sebesar Rp1,63 miliar.

"Mudah-mudahan bantuan yang diberikan ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Agam," tambahnya.

Secara umum pria asal Kabupaten Agam itu menyampaikan, TVOne melalui Yayasan Satu Untuk Negeri telah menyalurkan sumbangan kepada Sumatera Barat sebesar Rp61,3 miliar. Bantuan ini digunakan untuk membangun 14 masjid dan 14 gedung sekolah yang tersebar di Kota Padang, Padangpariaman dan Kabupaten Agam.

"Masjid dan sekolah yang dibangun itu semuanya megah dan besar," katanya.

Menurut dia, pembangunan masjid dan sekolah ini bertujuan untuk pembinaan umat karena di Sumbar hampir 99 persen masyarakat beragama Islam dan juga untuk peningkatan pendidikan agar ke depan bisa mengurangi kemiskinan.

Untuk itu, TVOne memfokuskan untuk pembangunan masjid dan sekolah pascagempa bumi yang melanda Sumbar 30 September 2009.

Bupati Agam Indra Catri mengucapkan terimakasih atas bantuan yang diberikan TVOne kepada pondok pesantren Buya Hamka yang hancur pascagempa tiga tahun silam.

Ia mengatakan, banyak bangunan yang rusak akibat gempa kuat 2009 itu sudah dibangun kembali. "Ini berkat bantuan pemerintah pusat dan berbagai pihak," katanya.(ant)

Ini Daftar 36 Capres Versi Majalah Indonesia 2014
Majalah Indonesia 2014 edisi Desember ini menurunkan laporan utama mengenai 36 calon presiden yang mungkin berlaga dalam Pemilihan Presiden dua tahun mendatang. Pemimpin Redaksi Majalah Indonesia 2014 Ade Armando menegaskan bahwa pemilihan 36 Capres ini dilakukan berdasarkan empat kriteria.

“Survei ini untuk masukan masyarakat saja,” kata Ade Armando awal pekan ini. Inilah daftar 36 Capres 2014 yang disaring oleh Majalah Indonesia 2014, berdasarkan urutan abjad:

1.    Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar)
2.    Agum Gumelar (mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan)
3.    Agus Martowardojo (Menteri Keuangan)
4.    Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat)
5.    Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina)
6.    Chairul Tanjung (Pengusaha)
7.    Dahlan Iskan (Menteri Negara BUMN)
8.    Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah)
9.    Djoko Suyanto (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan)
10.    Endriartono Sutarto (mantan Panglima TNI)
11.    Gita Wirjawan (Menteri Perdagangan)
12.    Hari Tanoesoedibjo (Pengusaha)
13.    Hatta Rajasa (Menteri Koordinator Perekonomian/Ketua Umum Partai Amanat Nasional)
14.    Hidayat Nur Wahid (mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat)
15.    Irman Gusman (Ketua Dewan Perwakilan Daerah)
16.    Jokowi (Gubernur DKI Jakarta)
17.    Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden)
18.    Kristiani Herrawati (Istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono)
19.    Lutfi Hasan (Ketua Umum Partai Keadilan Sejahtera)
20.    Mahfud Md (Ketua Mahkamah Konstitusi)
21.    Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat)
22.    Megawati Soekarnoputri (mantan Presiden/Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
23.    Muhaimin Iskandar (Menteri Tenaga Kerja/Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa)
24.    Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra)
25.    Pramono Edhie Wibowo (Kepala Staf TNI Angkatan Darat)
26.    Puan Maharani (Putri mantan Presiden Megawati Soekarnoputri)
27.    Rhoma Irama (Artis)
28.    Rizal Ramli (mantan Menteri Koordinator Perekonomian)
29.    Soekarwo (Gubernur Jawa Timur)
30.    Sri Mulyani Indrawati (mantan Menteri Koordinator Perekonomian)
31.    Sri Sultan Hamengku Buwono X (Gubernur Yogyakarta)
32.    Surya Paloh (pendiri Partai Nasdem)
33.    Suryadharma Ali (Menteri Agama/Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan)
34.    Sutiyoso (mantan Gubernur DKI Jakarta/Ketua Umum Partai Keadilan Persatuan Indonesia)
35.    Wiranto (mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan/Ketua Umum Partai Hanura)
36.    Yusril Ihza Mahendra (mantan Menteri Sekretaris Negara)





tempo.co

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq menilai, partai-partai berbasis massa Islam berpeluang untuk mengusung calon presiden sendiri pada Pilpres 2014. 

Tetapi, kata Mahfudz, harus dengan tiga syarat yang harus dilalui agar proses pencalonan itu berjalan mulus. "Ada tiga syarat yang harus dilewati partai politik berbasis massa Islam untuk mengusung calon presiden sendiri tahun 2014," kata Mahfudz di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/12). 

Ia prihatin dengan kondisi parpol berbasis massa Islam yang nasibnya selalu dinomorduakan dalam konstelasi politik nasional. "Kalau tidak, bisa dipastikan partai politik Islam cuma jadi pendorong mobil saja," sindir Mahfudz. 

Politikus dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu itu memaparkan syarat yang harus dipenuhi oleh parpol berbasis massa Islam. 

"Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah konsolidasi partai-partai berbasis massa Islam untuk menyelesaikan masalah internal masing-masing," ulas Mahfudz. 

Kedua, Mahfudz melanjutkan adalah meningkatkan intensitas komunikasi antar parpol Islam. Ketiga, penjaringan dan perumusan bakal calon atau figur yang akan diusung. "Yang tentu saja bisa mewakili pandangan politik parpol Islam," ujar Mahfudz.

Khusus di langkah ketiga, Mahfudz berharap agar setiap parpol dapat menanggalkan kepentingan politik kelompoknya. "Dalam penentuan itu tidak boleh mengedepankan pandangan sempitnya masing-masing," harap Mahfudz.

Ketua Komisi I DPR itu meyakini bahwa parpol berbasis massa Islam siap untuk berkompetisi dan mewarnai bursa Pilpres 2014 mendatang. PKS, kata Mahfudz, akan memprakarsai agar parpol berbasis massa Islam dapat menggalang kekuatan politik. 

"Tentu saja parpol Islam juga harus mampu berkolaborasi dengan parpol lain," pungkas Mahfudz. 

Berita8.com

iklan bawah post