Select Menu

SaintekOase

Nasional

Alam Islami

Analisa & Opini

Sejarah

Muslimah

Fiqh Dakwah

Saintek

Video Pilihan

iklan atas post

iklan atas post

iklan atas post2

iklan tes

http://www.riauterkini.com/images/pks5jan2013.jpgPEKANBARU - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertekad menjadi pemenang pertama di Riau, pada Pemilu 2014.
Partai berlambang bulan sabit kembar yakin target bisa tercapai, mengingat dukungan yang cukup kuat dari masyarakat Riau.
"PKS harus menjadi partai terbesar di Bumi Lancang Kuning. PKS harus mampu menjadi partai nomor satu di Riau," ujar Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, dalam apel PKS Siaga Pemilu 2014, di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Riau, Rabu (9/1/2012).
Kehadiran Luthfi di Riau masih dalam rangkaian Safari Dakwah PKS selama 22 hari di Sumatera. Tak kurang dari 3.000 simpatisan dan kader PKS memenuhi gelanggang remaja tersebut.
Anggota Komisi I DPR menuturkan, saat ini PKS adalah partai politik (parpol) terbesar keempat di Tanah Air.
Sebagai parpol Islam, lanjut Luthfi, PKS adalah parpol Islam terbesar di Indonesia. Dengan dukungan warga, khususnya warga Riau, PKS akan semakin besar.
"Target kita adalah masuk tiga besar secara nasional. Namun untuk Riau, target tetap harus mampu menjadi nomor satu," tegasnya.
Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Riau Nurdin memaparkan, target tiga besar nasional dan nomor satu di Riau bukan lah angan-angan. Menurutnya, target itu sangat mungkin tercapai.
"Pada Pemilu 2009, kita adalah partai terbesar ketiga di Riau. Menjadi nomor dua mudah, tapi menjadi nomor satu pada Pemilu 2014, itu adalah sebuah quantum," papar Nurdin dalam sambutannya.
Saat ini, cetus Nurdin, selain menjadi parpol terbesar ketiga di Riau, PKS sudah menjadi nomor satu di Kabupaten Bengkalis. Sedangkan pada pemilukada, PKS berhasil menang di delapan kabupaten/kota di Riau.
"Karena itu, kita optimistis PKS akan menjadi partai terbesar di Riau," ucap Nurdin.
Turut hadir dalam acara ini, Wakil Wali Kota Pekanbaru Ayat Cahyadi, Ketua DPP PKS Wilda Sumatera Chairul Anwar, sejumlah politisi DPR asal Sumatera, serta jajaran pengurus DPW PKS Riau.  

tribunnews.com
Foto: Ari Saputra

 

Jakarta - Kukuh Kertasafari, sempat menikmati hari-hari di Rutan Kejagung. Dia disangkakan Kejagung atas pidana kasus dugaan korupsi Chevron. Pra peradilan yang dilakukan Kukuh di Pengadilan Negeri Jaksel membebaskan dia.

Namun, selama 68 hari dia sempat merasakan dinginnya penjara. Kukuh tetap yakin, dirinya tak bersalah, walau Kejagung akhirnya mendorong kasus dia ke persidangan. Dorongan yang terkesan terpaksa karena mendadak dilakukan beberapa hari setelah gugatan pra peradilan Kukuh dikabulkan hakim.

Berikut kesaksian Kukuh kala menjalani hari di Rutan Kejagung seperti yang disampaikannya dalam surat elektronik kepada detikcom, Rabu (19/12/2012).

Di suatu hari selepas makan siang, kami sedang mengobrol sesama penghuni rutan sambil makan mangga yang dibawa pengunjung pagi. Tiba-tiba terdengar seseorang membuka pintu dan sedikit berteriak. "Ustadz, ada tamu," kata seorang petugas keamanan dalam (kamdal) yang berkumis tebal sambil menoleh dan berjalan ke arah kami.

Penghuni baru yang masuk malam sebelumnya dan duduk di sebelah saya, sambil agak keheranan, berkata, "Wah, ada juga ustadz yang dimasukan ke rutan ini, ya?" Penghuni lainnya menimpali sambil menunjuk ke arah saya, "Itu yang duduk sebelah Bapak,".

Sejak subuh pertama di rutan, saya dan teman-teman muslim penghuni rutan mengadakan sholat berjamaah di satu kamar kosong yang beberapa hari kemudian kita jadikan mushalla. Menurut office boy (OB) dulunya ada ruangan yang dijadikan mushalla tapi sudah lama gak ada lagi semenjak pernah ramai penghuninya.

Seizin teman-teman, saya namakan mushalla Al-Fatah, untuk mengobati kerinduan saya ke masjid yang saya urus kegiatannya dan hampir tiap hari saya hadiri untuk sholat berjamaah dengan masyarakat Minas. Alhamdulillah hampir tiap waktu sholat, kami lakukan secara berjamaah. Para penghuni yang non muslim sangat toleran dan menghargai waktu-waktu sholat ini.

Bahkan kalau pun mereka sedang bermain kerambol, begitu terdengar adzan berkumandang dari masjid yang nempel ke rutan ini, mereka menghentikan permainannya untuk memberikan kesempatan kepada kami beribadah dengan tertib dan tenang. Terkadang mereka nitip untuk minta dido’akan juga. Begitupun saudara-saudara kami yang non muslim, mereka dapat menjalankan ibadahnya dengan lancar baik itu misa tiap sabtu maupun do'a harian di kamarnya atau yang terkadang mereka lakukan bersama.

Selain melaksanakan sholat fardhu berjamaah, kami mengadakan program baca Quran bergantian setiap selesai sholat subuh dan sholat magrib. Pada saat seorang membaca maka yang lainnya menyimak dan membetulkan bacaannya jika perlu. Terus bergantian. Setiap orang membaca satu halaman. Sekali-sekali saya jelaskan tata cara baca Quran di whiteboard yang sengaja kami sediakan. Alhamdulillah karena konsisten tiap hari, dalam dua bulan sudah sampai juz 26. Yang tadinya membaca terbata-bata menjadi lancar.

"Pak Ustadz, hampir 23 tahun saya gak baca Quran, hampir lupa cara bacanya. Alhamdulillah sekarang bisa lancar," kata salah seorang penghuni kegirangan. Setelah tadarus al-Quran, kami lanjutkan baca terjemahan ayat tertentu, bedah buku ataupun sharing diskusi cerita Rosululloh SAW.

Keseharian suasana di rutan pun terlihat seperti kehidupan para santri. Sering terlihat berpakaian sarung dengan baju koko dan topinya. Tiap hari bersedia bangun atau dibangunkan jam 3:30 pagi agar masih bias sholat tahajud sebelum subuh. Bacaan Quran sering terdengar sayup-sayup dari kamar-kamar baik pagi, siang maupun malam.

Sesekali di meja makan atau sambil mengayuh sepeda statis diselingi diskusi akhlak dan pengetahuan agama di luar waktu belajar subuh dan magrib. Terasa indah saling memperhatikan, saling mengingatkan dan saling menjaga agar selalu dalam kebaikan di setiap waktu kehidupan.

"Cep Daeng, minumnya pakai tangan kanan. Kan kata pak ustadz, biar seperti kebiasaan Rosululloh," tegur seorang penghuni yang lagi sekolah PhD.

Yang ditegur, yang suka masak untuk sahur, dengan senyum ramah mengucapkan,"Oh iya, terima kasih, Kang," sambil memindahkan minumnya ke tangan kanan. Setiap senin dan kamis juga di hari-hari sunnat berpuasa, kami lakukan bersama.

Serunya saat persiapan berbuka semua orang terlibat baik muslim maupun non muslim. Biasanya berbuka dengan kurma, bubur kacang dan minum teh yang dibuat oleh seorang wakil presiden perusahaan. Terlihat semua antusias mengikuti program harian yang kita buat bersama ini. Pertanyaan dan diskusi hangat saat membahas pelajaran agama dan kehidupan menambah keakraban layaknya sekeluarga. Apalagi kalau sedang membahas romantisme keluarga Rosulloh dan pahala surga bagi orang-orang sholeh.

Berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairot, di tempat sangat terbatas pun ternyata bisa kami lakukan. Ada yang sudah beberapa kali khatam Quran, memperbanyak hafalan Quran, memperbanyak sholat sunnat malam dan dhuha, membaca buku-buku yang dikirim pengunjung, bahkan ada yang menyediakan kotak infak di kamarnya agar setiap hari masih bisa berinfak. Kebiasaan menjaga wudhu bukan hanya untuk sholat dan mengaji saja tapi juga sebagai keseharian bahkan menjelang tidur. Bila adzan berkumandang saat ada kunjungan tamu, kami pun minta izin untuk sholat dulu dan mempersilahkan tamu jika ingin sholat di masjid sebelah rutan di luar.

Untuk sholat Jumat, kami hanya bisa mengikutinya di ruang tamu bersama para petugas keamanan. Ruang tersebut diubah menjadi ruang sholat dengan cara merapikan kursi meja dan menggelar sajadah dari mushalla. Shaf sholatnya menyambung dari luar jendela karena biasanya jemaah sholat di masjid Baitul 'Adli Kejakgung ini membludak sampai shaf sholatnya di halaman masjid dan parkiran. Kami bisa mengikutinya dan menyimak apa yang disampaikan khatib karena suaranya sangat nyaring terdengar.

Kegiatan bersama-sama para santri rutan ini bukan hanya dalam ibadah dan makan, tapi kegiatan gotong royong membersihkan kamar dan ruangan rutan pun hampir tiap dua-tiga minggu. Kegiatan ini selain mempererat persaudaraan juga menyehatkan. Tidak ada yang stres. Tidak ada yang banyak mengeluhkan takdir ini.

Seorang OB bilang ke saya, "Semenjak ada Pak Kukuh dan teman-teman di sini, semua pada akrab, tidak ada yang sakit-sakitan, teriak-teriak atau marah-marah." Semua hanyut dalam kegiatan harian untuk memperbaiki diri dan tentu saja dalam kekhusyuan ibadah termasuk do'a untuk mendapatkan rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Adil terhadap upaya hukum bersama penasihat hukumnya.

Saya pun teringat ketika mendapat tugas kerja dan tinggal beberapa bulan di Midland, Texas, saya berkesempatan mengadakan perjalanan sekitar 5 jam ke Albuquerque, New Mexico. Di akhir pekan itu, sepulang main ski dengan keluarga, saya berjumpa teman-teman muslim lokal di sebuah masjid. Ternyata mereka para juru dakwah untuk muslim di penjara. Persabatan pun berlanjut meski melalui dunia maya. Namun waktu itu saya belum sempat ikut mereka berdakwah.

Bagi saya mengajar Quran ini mengingatkan pengalaman saya ketika kuliah di Bandung. Waktu itu metoda baca Iqro baru berkembang. Teman-teman saya banyak aktif di Masjid Salman ITB tapi saya lebih memilih mengajar anak-anak tetangga rumah kost setiap sore untuk belajar Quran di masjid al-Arief, dua rumah dari tempat kost saya di daerah Kebon Bibit Balubur.

Hari demi hari peserta semakin banyak sampai sekitar seratusan anak bahkan ibu-ibunya baik muda maupun manula ikutan juga. Masjid yang tadinya sepi, hanya dipakai sholat saja, menjadi ramai dengan berbagai kegiatan dakwah dan pendidikan. Bahkan kami bisa buka suatu usaha membuka lapangan kerja bagi beberapa anak lulusan SMA yang belum punya pekerjan tetap. Usaha kami ini bisa membiayai dana kegiatan masjid. Dengan dukungan warga saya pun diangkat ketua masjid bahkan saya pun tinggal di masjid. Alhamdulillah belasan mahasiswa yang kost di sana ikut mengajar juga termasuk seorang mahasiswi perguruan tinggi di Tamansari bawah yang menjadi istri saya sekarang.

Pengalaman di Bandung ini, saya terapkan juga tatkala saya pertama masuk Chevron tahun 1999 dan ditempatkan di Minas, Riau. Aktif menjadi jemaah dan pengurus di Masjid Al-Fatah tidak canggung bagi saya. Langsung memegang peran terutama untuk dakwah dan pendidikan. Beberapa tahun kemudiaan saya dan pengurus lainnya dapat mengembangkan kantin masjid dan kegiatan penghimpunan zakat karyawan Chevron. Alhamdulillah dana zakat yang terkumpul dan dana santunan anak yatim dari jemaah dapat membantu dan membina lebih dari 100 keluarga dhuafa bersama sekitar 150 anak yatim.

Insya Allah kami pun sekarang sedang mempersiapkancpembangunan SMP Plus bagi masyarakat Minas. Saya sempat sudah mengundurkan diri sebagai pimpinan masjid awal Maret 2012, namun karena kepindahan kerja saya ke Houston AS ditunda, maka saya masih bertahan di pengurusan masjid ini. Selain sholat berjamaah, diskusi rencana dan pelaksanaan kegiatan masjid menjadi kegiatan harian saya termasuk memonitor pembinaan santri hafalan Quran di Rumah Tahfizh Al-Fatah.

Mudah-mudahan kegiatan swakelola di rutan Kejakgung tersebut dapat terus berlanjut oleh para penghuninya dan bahkan di kemudian hari bisa menjadi program pembinaan dalam rutan. Saya dan teman-teman Chevron keluar dari rutan 27 Nopember 2012 karena putusan hakim praperadilan yang menyatakan bahwa penahanan kami tidak sah. Tak terpikirkan sebelumnya, ternyata sudah 63 hari di sana tapi ada hikmahnya ikut program pesantren ala rutan belajar Al-Quran dan berusaha meneladani akhlak keseharian Rosululloh Saw. Allohumma Shalli 'alaa sayyidina Muhammad wa 'alaa aalihi wa shahbihi ajma'in.

Andri Haryanto
(ndr/ahy/detik.com)

SIAK -- Masalah pengangguran merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dengan upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, Termasuk di Kabupaten Siak. Hal ini memerlukan upaya penanganan secara terpadu baik di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota secara lintas sektoral.


Pengangguran yang terjadi umumnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Sehingga kendalanya adalah tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan jabatan yang tersedia. Hal ini diungkapkan Bupati Siak, Drs H Syamsuar MSi saat membuka Job Fair atau Pameran Kesempatan Kerja Kabupaten Siak Tahun 2012 di Hotel Winaria (10/10).
Rencananya Job Fair ini akan berlangsung hingga 12 Oktober mendatang. ‘’Dari data Disosnaker Siak jumlah pencari kerja periode Januari sampai dengan 9 Oktober 2012 berjumlah 2.603 orang. Job fair kata Syamsuar sebagai upaya nyata pemerintah daerah berkaitan dengan peningkatan dan perluasan kesempatan kerja,’’ ujarnya.
Dijelaskan Bupati, salah satunya yang dilakukan oleh Dinas terkait dengan menfasilitasi pencari kerja dengan pihak perusahaan. Lebih lanjut Bupati mengatakan perlu ada trobosan-trobosan dan kreatifitas yang mengarah pada tercapainya sasaran peningkatan perluasan ksesempatan kerja dan berkurangnya jumlah pengangguran.
‘’Job fair seperti ini merupakan yang pertama kali di Siak, oleh karena itu saya mengharapkan seluruh pihak yang terlibat senantiasa berupaya memberikan yang terbaik, bermanfaat secara optimal bagi pencari kerja dan perusahaan. Job fair harus transparan dan tidak ada intervensi atau titipan serta pungutan biaya-biaya dari pihak-pihak tertentu,’’ tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak Normansyah dalam laporannya menyebutkan Job Fair Siak 2012 diikuti oleh 11 perusahaan yang beroperasi di Siak baik Swasta Nasional, BUMN maupun BUMD, dari 35 perusahaan yang telah dilayangkan undangannya oleh Disosnaker Siak. Perusahaan yang ikut ambil bagian tersebut antara lain adalah PT.IKPP, PT RAPP, PT. Arara Abadi, PT Bank Danamon Indonesia Tbk Cab Siak, PT Persi, PT Panca Eka dan PT Persi serta sejumlah perusahaan lainnya.
Pameran kesempatan kerja ini menyediakan 678 lowongan yang terdiri dari berbagai sektor dan bidang usaha seperti industri kertas, pengolahan hasil perkebunan, jasa keuangan non bank, keuangan perbankan serta logistic dan pertambangan. Hadir pada acara tersebut, para pejabat dilingkup pemerintahan kabupaten Siak, perwakilan perusahaan peserta Job Fair serta para pencari kerja yang memadati aula Hotel Winaria tersebut.(kin)

dumaipos

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTYDdFea_NSKJUv2uD4Gh0T1YiU2oz6ym690FzcXggz7md-p8OFTOZ1RaAKCvfGOm4V6d4WcBd-3-0YqL0AIJJvSVp937t2JhNuDAqWIlYDAqsSTmlOCLf0bXITVrbkH-GPhOlesFmwg8/s400/PKS_Backdrop_Dukung_DPR_Bersih.jpgSIAK-Meski Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Siak, memberikan apresiasi atas pengajuan 3 (tiga) Ranperda SOTK untuk perbaikan kinerja Pemkab, namun beberapa organisasi kerja, tidak harus berdiri sendiri karena terkesan gemuk, dan beberapa diantaranya perlu di gabungkan saja. Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKS, Mester H Hamzah yang menyebutkan bahwa pada prinsipnya Fraksi PKS dapat menerima dan memahami diajukannya 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tersebut. Namun beberapa pemikiran yang bersifat pertanyaan maupun masukan  terhadap 3 (tiga) Ranperda perlu disampaikan.


"Penambahan struktur dibanding yang ada saat ini, yang seharusnya lebih mengedepankan konsep miskin struktur, kaya fungsi," tegasnya.

Ranperda perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Siak, terdapat beberapa perubahan dari sebelumnya, baik yang sifatnya SKPD baru,  merger SKPD, penaikan status SKPD.
Untuk itu, pemikiran FKS dapat disampaikan agar SKPD yang merupakan bentukan baru seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta untuk menjadi salah satu bidang di bagian sosial.
Karena penanganan bencana selama ini kurang mendapatkan perhatian di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, sehingga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat fokus mengurusi masalah-masalah ketenaga kerjaan yang insentitasnya cukup tinggi dan transmigrasi sebagai bidang tugas barunya.
Untuk SKPD merger, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang semula kedua SKPD ini setingkat kantor, untuk efisiensi dan efektifitas, agar masalah perizinan ini menjadi SKPD tersendiri seperti yang ada saat ini, namun ditingkatkan statusnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.
Sementara masalah penanaman modal yang kinerjanya selama ini lebih dominan tentang promosi-promosi daerah dapat dimerger dengan Dinas Pariwisata karena saling mempunyai keterkaitan tugas dan fungsi.
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dinaikkan statusnya menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan pertimbangan dinamisasi masalah-masalah kebangsaan, keberagaman suku, bangsa dan agama, aktivitas politik yang semakin tinggi cepat dan variatif, dan terjadi hambatan secara psikologis ketika SKPD ini melakukan komunikasi dengan antar instansi Pemerintah Daerah dan instansi eksternal Pemerintah Daerah ketika SKPD ini hanya berstatus sebagai kantor.(ali)

Pengajuan Ranperda SOT ini tidak terjadi lagi beberapa SKPD menangani masalah yang sama, sebagai contoh masalah kebersihan, ditangani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya.

"Kita minta dengan adanya pembentukan SKPD baru Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan menjadi jawaban penanganan yang kesannya tumpang tindih selama ini," tegasnya.

Dukungan dibeirkan FKS, atas dipisahnya antara urusan pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi 2 SKPD, Dinas Tanaman Pangan-Holtikultura dan Dinas Peternakan dan Perikanan.

"Kita menaruh harapan besar dengan 2 (dua) SKPD ini dapat mewujudkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan yang maju di Kabupaten Siak. Namun alangkah baiknya, urusan ketahanan pangan yang menjadi salah satu bidang tugas Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan dipindah menjadi urusan di Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, untuk efisiensi, efektifitas, dan sinergitas program," lanjut Mester.

Terkait pengajuan 3 Ranperda SOTK, Bupati Siak H Syamsuar memberikan jawaban atas pertanyaan, dan tanggapan Fraksi-fraksi di DPRD Siak terkait pengajuan tiga ranperda penyusunan struktur organiasi tata kerja (SOTK) di lingkungan Pemkab Siak.
Jawaban Pemkab Siak tersebut disampaikan Bupati Siak H Syamsuar dalam sidang paripurna Senin (17/9) di ruang utama sidang DPRD Siak gedung Panglima Ghimbam Siak.
Dalam sidang yang dihadiri 20 anggota DPRD dan dipimpin Wakil Ketua H Azwar tersebut turut hadir Wakil Bupati Siak H Alfedri, Sekdakab, H Amzar, Kajari Siak Zainul Arifin, Wakapolres Siak dan sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Siak.

Dalam jawabnnya, H Syamsuar menjawab seluruh pertanyaan anggota DPRD dari delapan fraksi di DPRD Siak yang memberikan pandangan umum terkait pengajuan tiga ranperda SOTK.
Ranperda telah diajukan sesuai aturan yang berlaku, berkenaan dengan pembuatan peraturan perundangan dan hal berkenaan aturan perundnagan yang diajukan. Dan segala hal berkenaan penyusunan SOTK tersebut telah didasarkan pada metode analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap SOTK.

Tujuan penataan SOTK adalah untuk meningkatkan kinerja SKPD, meningkatkan efisiensi dan mengurangi penyimpangan. Sehingga tidak terkesan penataan oragnisasi dan pernagkat daerah sebagai ajang bagi-bagi jabatan.

"Kita ingin meningkatkan profesionlitas SDM aparatur, fungsi pengawasan baik ekskutif dan legislatif. Pengisian jabatan dilakukan melalui proses pertimbnagan oleh baperjakat daerah," tandas Syamsuar.
Sedangkan berkenaan dengan ketersediaan SDM yang akan mengisinya, Pemkab Siak telah melakukan analisis jabatan dan beban kerja terhadap keberadaan PNS yang memenuhi kriteria.
"Meskipun 3 raneprda ini telah disusun berdasarkan hasil sinkronisais dan simplifikasi daik di Provinsi dan pusat, hanya saja perlu penyempuranana melakui pembahasan intensif antara ekskutif dan Legislatif (Pansus) demi kesempurnaan ranperda ini, meski sebelumnya telah dilakukan kajian komprehensif," aku Syamsuar.ali
 haluanriau

http://i812.photobucket.com/albums/zz50/saudalba/oil2_vzbe_z3a8.jpgMINAS -- Untuk mencari titik temu permasalahan status lahan yang ada di wilayah Desa Rantau Bertuah Kecamatan Minas, maka Komisi II DPRD Siak telah mengagendakan pemanggilan terhadap tiga perusahaan untuk di hearing di DPRD Siak. Diagendakannya pemanggilan terhadap tiga perusahaan dimaksud setelah anggota Komisi II DPRD Siak turun ke lapangan melihat dan menampung aspirasi masyarakat secara langsung pada Senin (17/9) kemarin. Turunnya anggota Komisi II DPRD Siak ini lengkap, mulai dari Ketua Komisi, Sunardi, Sekretaris Komisi, Juprizal STHI, dan anggota lainnya. Mereka didampingi Upika Minas melakukan pertemuan dan dialog bersama masyarakat Rantau Bertuah yang berlangsung di gedung Balai Pertemuan Desa Rantau Bertuah. Selain tokoh-tokoh masyarakat juga tampak hadir Kades Rantau Bertuah, Mini Purba.


Keterangan yang berhasil diperoleh dari Ketua Komisi II, Sunardi menjelaskan bahwa pihaknya akan berusaha dengan maksimal dalam menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan seperti yang telah kami peroleh dilapangan saat turun kemarin. Sesuai dengan yang disampaikan masyarakat memang terdapat dua pendapat yang saling berbeda dan membutuhkan penjelasan yang konkrit dan tentu sesuai dengan data dan fakta yang ada.

‘’ Nah, pemanggilan terhadap tiga perusahaan itu dimaksudkan adalah dalam rangka menyingkronkan data-data yang kita dengarkan dan dapatkan di lapangan. Namun sebelum itu kepada masyarakat kami himbau untuk sementara memberhentikan aktivitasnya, kemudian tidak bertindak anarkis seperti merusak tanaman dan lainnya,’’ himbau Sunardi.
Menjawab waktu akan diadakannya Hearing, Sunardi menjelaskan bahwa hal itu bisa ditetapkan setelah terlebih dahulu dilakukan jadwal rapat di Banmus DPRD. “Setelah diberlangsungkan Banmus maka nanti disitu akan kita tetapkan kapan jadwal pemanggilan dan dilakukan hearing terhadap tiga perusahaan tersebut,” jelas Sunardi.

Keterangan tambahan disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Siak, Juprizal STHI menyebutkan bahwa untuk saat ini masyarakat memang telah menempati lahan yang bermasalah tersebut seluas 36 hektar. Sesuai dengan hasil pertemuan Komisi II di Balai Desa Rantau Bertuah itu masyarakat menginginkan lahan seluas 1603 Hektar dengan masing-masing rincian: lahan perumahan masing-masing seluas 25 x 100 meter bujur sangkar, 2 hektar untuk usaha perkebunan per KK dan lahan untuk membangun fasilitas umum seluas 27 hektar.

‘’ Adapun tiga perusahaan yang akan kita mintai keterangannya guna menyingkronkan data yang ada adalah PT AA, PT Inhutani dan PT Riau Abadi Lestari (RAL),’’sebut Juprizal asal PKS Tualang ini.(rel) 
 
 dumaipos

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7nF2LVywk5YJPFkVkUQdd5FcfA33EUr2QW8qtBjjnWFRoa5OnECwJYHAnxJ_XiZ8u8L4dOqkX23CLEdG9es-JqeHD0bh1EJBDhoxsLuAPPc0u88UE6NevQkFUnMUTrs5bX-_lNNy4QKI/s400/Logo+PKS22.jpgSIAK-Salah satu Ranperda yang diajukan Pemkab Siak terkait penysunan dan pembentukan sejumlah satuan organisasi tata kerja baru yang membuat struktur pemerintah gemuk untuk dipertimbangkan kembali. Salah satunya pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Demikian dikataksn Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera (FKS) DPRD Siak, Mester H Hamzah, Minggu (16/9), terkait tiga Ranperda SOTK yang baru diajukan Pemkab Siak untuk mendapatkan persetujuan DPRD.


Menurutnya, dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, terdapat beberapa perubahan dari sebelumnya. Baik yang sifatnya SKPD baru, merjer SKPD, penaikan status SKPD.

Untuk itu Fraksi PKS mengusulkan beberapa hal untuk dipertimbangkan. Salah staunya, agar SKPD yang merupakan bentukan baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk masuk dalam satu bidang di Dinas Sosial Tenaga Kerja saja.

"Dengan sejumlah pertimbangkan, kami minta rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk dimasukkan menjadi salah satu bidang tugasnya tentang masalah-masalah sosial yang selama ini kurang mendapatkan perhatian di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja saja," ujarnya.
Hal ini juga berkenaan agar Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat fokus mengurusi masalah-masalah ketenaga kerjaan yang insentitasnya cukup tinggi dan transmigrasi sebagai bidang tugas barunya.

Pertimbangan ini didasarkan, selama ini, penanggulangan bencana di daerah (Siak, red) hanya terjadi dalam bentuk bencana banjir dan kebakaran lahan dan hutan. Untuk banjir memang merupakan faktor alam. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang disebabkan minim dan rendahnya kesdaran untuk melkaukan pencegahan. Dan untuk hal ini, bukan hanya pihak penanggulangan bencana saja yang mesti berperan, namun semua pihak di pemerintahan baik desa, kecamatan serta stake holder terkiat.

"Belum signifikannya tuga sdan peran BPBD di Kabupaten Siak, menjadi alasan kita untuk tidak menjadikan BPBD sebagai sebuah badan tersendiri, yang juga membutuhkan orang yang akan mengisi jabatan dieselon II dan jajaran dibawahnya. Maka lebih baik menadikannya stau bidang saja," ulas Mester H Hamzah.(ali)
 
haluanriau

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTYDdFea_NSKJUv2uD4Gh0T1YiU2oz6ym690FzcXggz7md-p8OFTOZ1RaAKCvfGOm4V6d4WcBd-3-0YqL0AIJJvSVp937t2JhNuDAqWIlYDAqsSTmlOCLf0bXITVrbkH-GPhOlesFmwg8/s400/PKS_Backdrop_Dukung_DPR_Bersih.jpgSIAK-Sekitar pukul 14.00 WIB Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Kabupaten Siak secara kompak mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak untuk mendaftar dan menyerahkan berkas kelengkapan partai untuk proses verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2014 mendatang.

Hal ini diungkapkan pengurus DPD PKS Kabupaten Siak, Mester H Hamzah dan Juprizal, beserta Ketua DPD PKS, Agus Malik, Sekretaris, Aprizal dan sejumlah pengurus DPC berbagai kecamatan se-Kabupaten Siak, Rabu (5/9) di Kantor KPU Siak.


Kedatangan rombongan pengurus DPD PKS Siak yang menggunakan baju seragam tersebut, diterima Ketua dan anggota KPU Siak.  Dikatakan Mester, PKS akan berupaya maksimal untuk mengembangkan partai, selain proses pengkaderan dan dukungan simpatisan juga dibarengi dengan kinerja kader partai yang duduk di lembaga DPRD sebagai wakil rakyat yang benar-benar mewakili.

Setelah PKS, KPU menegaskan bahwa baru 9 parpol yang mendaftar verifikais ke KPU Siak. Diawali pertama kali Partai Nasional Demokrat (Nasdem), PPP, Demokrat, PDS, PKPI, Gerindra, PPP, PBB dan PKS.(ali)

haluanriau

Tertangkap Basah Berjudi, Anggota DPRD PKS DipecatSIAK-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten  Siak tahun 2012, yang juga menjadi makna penyempurnaan atas pengajuan anggaran, diharapkan berimplikasi pada upaya memaksimalkan penyerapan anggaran yang ada. Hal ini dipicu dari rendahnya realisasi anggaran murni yang hingga akhir catur wulan II, penyerapannya masih sangat rendah. Bahkan terdapat program kegiatan yang belum berjalan sama sekali, karena dianggap satuan kerja terkait tidak fokus.


Hal ini dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Siak, Mester H Hamzah, Rabu (29/8) malam, jelang ditutupnya sidang Paripurna pengesahan APBD P Siak 2012 senilai Rp2,36 trilun lebih.
"Sebelumnya kami beri apresiasi atas telah disahkannya APBD Siak 2012 yang tepat waktu, yakni pada akhir Desember. Dan untuk perubahannya disahkan 29 Agustus. Namun Fraksi PKS mencatat, bahwa indikais positif atas waktu pegesahan ini, belum dibarengi dengan kinerja yang tepat waktu, karena masih terdapat program yang belum berjalan sama sekali hingga akhir Agustus ini," ungkap Mester.
Pernyataan Ketua Fraksi PKS tersebut didasarkan pada hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan Pemkab Siak, bahwa realisasi kegiatan yang dilakukan belum mencapai 50 persen. Bahkan masih terdapat pekerjaan yang baru memasuki proses lelang.
Setelah disahkannya APBD Perubahan 2012, FPKS DPRD Siak juga sangat mengharapkan, setelah proses verifikasi dari Gubernur, segala hal yang telah diprogramkan dapat dilaksanakan segera, khususnya yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak.
"Kita sangat berharap, Bupati melalui jajarannya segera merealisasikan program-program yang telah kita setujui. Hal ini penting sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata," lanjutnya.
Usai menggelar Paripurna, Mester juga menyebutkan, pengesahan APBD yang tepat waktu dalam tahun ini hendaknya dibarengi dengan kinerja yang lebih baik pula. Menurutnya, nada sumbang tentang kekecewaan masyarakat sudah mulai muncul. Semestinya hal ini disikapi dengan baik dan berupaya maksimal untuk mendahulukan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.
"Kalau semua komponen memiliki semangat yang sama untuk kebaikan Kabupaten Siak ini, baik pemerintahannya yang bersih dan berwibawa dan masyarakat yang menikmati kesejahteraan, maka menunjukkan apa yang dicita-citakan bersama seluruh masyarakat tercapai. Namun jika masih berjalan timpang, maka masyarakat juga yang dirugikan," ungkapnya.
Program pemberian stimulus untuk tunjangan kesejahteraan praktisi sosial keagamaan yang diprogramkan merupakan wujud kepedulian yang positif. Namun kesalahan dalam implementasi membuat kesan itu buruk dan dinilai hanya memberi angin segar dalam bentuk janji-janji.
"FPKS akan tetap mendukung program-program positif yang diajukan Pemerintah, namun akan tetap mengawal prosesnya agar dilaksanakan sesuai semestinya. Dan sikap kritis FKS selama ini diharapkan tidak dipandang sebagai penghalang, namun justru perbaikan demi tercapainya cita-cita bersama Kabupaten Siak ini," pungkasnya.(ali)

haluanriau
http://i1263.photobucket.com/albums/ii635/pksminas/DSC09019_zps5db79f0b.jpg


http://i1263.photobucket.com/albums/ii635/pksminas/DSC09019_zps5db79f0b.jpgPartai Keadilan Sejahtera  (PKS) Kecamatan Minas untuk pertama kalinya mengadakan Bazar Amal Sembako Murah hari ini (Kamis, 16/8/2012). Acara yang diselenggarakan di sekretariat DPC PKS Minas yang terletak di simpang Perawang ini, dimulai semenjak tadi pagi pukul 09.00 Wib, dengan agenda opening ceremonial yang langsung dibuka oleh ketua DPC PKS Minas, Sabar triyono , STP.

Di depan para hadirin, Sabar mengenalkan sisi perjuangan PKS Minas dalam melayani masyarakat. "Kami berharap bisa melayani masyarakat Minas seluruhnya. Namun pada acara Bazar Amal Sembako Mura kali ini, kami baru bisa mengumpulkan 120 kupon yang dibagikan kepada orang yang kami prioritaskan paling berhak untuk mendapat paket sembako ini. Kami minta doa bapak-ibu sekalian semoga PKS Minas bisa mengadakan bazar amal ini dengan pake yang lebih banyak" .

http://i1263.photobucket.com/albums/ii635/pksminas/DSC09049_zpsf4a84020.jpg
"Sebagai informasi, bahwa pendanaan Bazar Amal ini bersumber dari infak kader murni, tanpa ada bantuan dari pihak lainnya" lanjutnya menjelaskan.

PKS Minas, selaku partai islam yang berbasis dakwah adalah partai yang pertama kali melakukan aktivitas bazar amal seperti ini. Semoga kegiatan ini memilki nilai dakwah, yang nantinya diharapkan partai lainnya juga mengikuti langkah baik PKS Minas dalam melayani masyarakat. Sehingga masyarakat benar-benar merasa dilayani.




Sidang paripurna di DPRD Siak dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap RSPBD-P 2012 terpaksa ditunda. Penyebabnya, Bupati Syamsuar tidak hadir.


http://dprd-siakkab.go.id/dewan/images/lofthumbs/650x300/images/stories/food/gedung2.jpgSIAK -- Senin (13/8/12), DPRD Siak menggelar siding paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD-P Siak 2012, akan tetapi setelah sidang dibuka dan beberapa menit kemudian banyak interupsi dari para anggota dewan karena tidak kehadiran kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam sidang tersebut, maka sidang yang hanya dipimpin Wakil Ketua DPRD Siak Azwar, ditunda.

Sebagai mana tata tertib DPRD Siak yang mengamanahkan kehadiran kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam sidang paripurna, maka salah seorang anggota DPRD Siak Salomo menginginkan sidang paripurna tersebut ditunda hingga kepala daerah atau wakilnya dapat hadir dan mendengarkan tanggapan tersebut.

“Saya minta sidang ini ditunda, karena kepala daerah atau wakilnya tidak hadir. Selain itu kepala SKPD pun hanya beberapa yang hadir dan itupun diwakilkan kepada staf," ujar anggota DPRD Salomo.

Interupsi yang sama juga disampaikan anggota DPRD Siak lainnya seperti Mester Hamzah dan Jufrijal dari Fraksi PKS, Marudut dari F PDI-P, Abd Muis Usman dari PPP yang masing-masing menganggap percuma apabila sidang dilanjutkan, mengingat apa yang menjadi agendanya yakni pandangan umum Fraksi- fraksi terhadap RAPBD-P 2012 sangat penting didengar oleh kepala daerah selaku pemegang kebijakan dan kepala satuan perangkat daerah.

Menanggapi hal tersebut, sidang yang dipimpin pimpinan sidang H Azwar menjelaskan bahwa sebelum paripurna, dirinya telah berkomunikasi dengan pimpinan dewan dan mengingat Bupati Siak hari ini harus ke Jakarta, kemudian wakil Bupati ikut rakor Muspida di Provinsi, maka rencananya agenda paripurna hanyalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD-P 2012, sedangkan agenda lainnya yang rencananya sama-sama disidangkan yaitu Laporan Pansus LKPj 2011, ditunda
FRAKSI PARTAI KEDILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
NO.
  NAMA
JABATAN
1.
Juprizal, S.Th.I
Ketua
 
2.
Dadang Saputtra, S.Ag
Sekretaris
 
3.
Mester H.Hamzah, S.Ag
Anggota
http://dprd-siakkab.go.idaaaaaa
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Siak minta kepada Bupati Siak agar melakukan evaluasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang minim dalam penyerapan anggaran dan untuk peningkatan kinerja dari masing-masing SKPD.

Demikian perihal ini ditegaskan oleh Ketua Fraksi PKS Mester Hamzah,S.Ag kemarin di gedung Panglima Jimbam kantor DPRD Siak.
 

Dipaparkan Mester, guna melakukan penyerapan anggaran dan kinerja yang lebih baik pemerintah daerah perlu membuat sebuah aturan dan sanksi/punnisman terhadap SKPD yang minim dalam penyerapan anggaran yang di barengi pemberian reward atau penghargaan kepada SKPD yang bagus kinerjanya.

Oleh sebab itu, masih besarnya SILPA pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2011, yaitu sebesar 744,939 miliar lebih, angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar SKPD yang ada dilingkungan pemerintah daerah masih lemah dalam penyerapan anggaran. Oleh karenanya kepada bupati Siak segera melakukan evaluasi terhadap SKPD yang minim dalam penyerapan anggaran,"Tutur Mester meminta.

Fraksi PKS juga mempertanyakan, masaalah kredit macet yang terjadi pada dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan dengan total dana yang di kucurkan sebesar Rp.18.753.932.572. Pengucuran kredit lunak ini berjalan dengan baik, tapi pengembaliannya yang tidak lancar dan terjadi kredit macet total, sayangnya lagi hal ini menjadi temuan dari BPK dalam pemeriksaan laporan keuangan 2011.

Oleh sebab itu, BPK sebagai lembaga auditor negara yang diberikan wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tercipta sistem yang akuntable dan transparan, kinerja BPK ini harus kita dukung.Jelas Mester menguraikan.

khutbah idul fitri ketua Fraksi PKS DPRD Siak Juprizal.S.Th.IPERAWANG -- Disela-sela kegiatan reses-nya, anggota DPRD Siak, Juprizal, menemukan pipa penyaluran air bersih ke rumah warga yang tidak standar. Pipa yang semestinya berkualitas besi, namun dipasang dengan pipa air biasa. Hal tersebut membuat anggota DPRD Siak dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berang. Pasalnya, Pemkab Siak di dalam APBD Siak telah menganggarkan sejumlah dana untuk pipa air bersih itu.
 
Juprizal merasa miris melihat pipa yang tidak standar itu telah bocor, sehingga saat air bersih disalurkan, maka air muncrat. Menurut pengakuan masyarakat setempat, kondisi ini telah berlangsung sekitar satu bulan walaupun mereka telah melaporkan kondisi tersebut kepada petugas Air Bersih (AB) Kecamatan Tualang Perawang. Masyarakat juga menyebutkan bahwa penyaluran air bersih tidak lancar terkadang lebih banya matinya dari pada hidup.


Juprizal berjanji akan mempertanyakan langsung ke pihak terkait di Kabupaten Siak dan memintai pertanggungjawabannya demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. "Ini merupakan temuan kita yang sangat berarti dan akan saya sampaikan kepada pimpinan DPRD dan memperjuangkannya agar kondisi tersebut dimintai pertanggungjawabannya dari pihak terkait di Kabupaten Siak. Apa gunanya diberikan anggaran jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya," terang Juprizal.

Petugas Air Bersih Perawang Kecamatan Tualang, Bambang ketika dimintai keterangannya pada Senin (23/7) menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan perbaikan pipa air bersih di simpang jalan baru Desa Tualang Kecamatan Tualang. (hrc/hen)

haluanriau

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG4jzPDOFkGMK8CBHHWomofTUGSWAUNbvQCZFW4KUU_vGwOSI_0VT0iosOsASaZI8R7ATfaoc4eF0oRo8_W40iNlKDhfO_vT1O2rAMcEqBn-owmsLfB33SCMB8hQwHxEQpU44NrdSJP-Wg/s400/PKS+Backdrop+Dukung+kiri.jpgKPK telah menetapkan seorang wakil ketua dan 9 anggota DPRD Riau tersangka suap PON. Mereka berasal dari lintas fraksi, kecuali Fraksi PKS. 

PEKANBARU -- Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPRD Riau yang anggotanya belum dinyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam kasus suap PON. Sementara fraksi lainnya ada yang terlibat, bahkan ada fraksi yang sampai tiga anggotanya dijadikan KPK tersangka.

Menanggapi fakta bersih tersebut, Ketua Fraksi PKS DPRD Riau Indra Isnaini menolak mengomentari. “Kalau itu saya tidak mau komentar, takut nanti tidak enak dengan kawan-kawan anggota Fraksi yang lain,” ujar politisi PKS yang sempat diperiksa sebagai saksi oleh penyidik KPK tersebut kepada riauterkini di Ruang Rapat Paripurna DPRD Riau, Selasa (18/7/12).

Di tempat terpisah, salah seorang anggota Fraksi PKS Mansyur HS mengatakan, “Kita tidak mebanggakan itu. Kita berharap bukan hanya PKS saja seperti ini tapi seluruh anggota DPRD Riau yang lain juga tidak ada yang terlibat kasus hukum satu orang pun.”

Lanjut Mansyur, “Sepanjang kita bekerja, resiko itu pasti ada apalagi kita ini berkaitan dengan dunia politik,” terang anggota Komisi B DPRD Riau ini.

Ketika disinggung jika nantinya ada anggota Fraksi PKS yang terlibat dalam kasus revisi Perda No 6 tahun 2010. Lebih lanjut Mansyur mengatakan, “kita tidak mau berandai-andai, yang jelas kita bekerja sebaik mungkin dan kalau ada juga, mari kita serahkan kepada yang Maha Kuasa saja,” tutup Mansyur.

Saat ini Fraksi PKS DPRD Riau terdiri dari 5 orang yakni, Indra Isnaini, Syafruddin Sa'an, Mansyur, Mahdinur, Darisman Ahmad.

Sebagai data tambahan, 10 wakil rakyat yang berstatus tersangka adalah Wakil Ketua Taufan Andoso Yakin dan Adrian Ali (FPAN), Faizal Aswan, Abu Bakar Siddik dan Zulfan Heri (FPG), Syarif Hidayat dan Roem Zein (FPPP), Toerechan Asyari (FPDI-P), M Dunir (F Gabungan dari PKB) dan Tengku Muhazza (FPD). Dari keseluruhan, tiga yang sudah ditahan KPK, yakni Faizal Aswan, M Dunir dan Taufan Andoso Yakin. ***(ary)

 Pandangan Umum Fraksi Keadilan Sejahtera
Terhadap
Pengajuan 2 (Dua) Ranperda Kabupaten Siak tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Dan
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yth. Sdr. Bupati Siak;
Yth. Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua, beserta anggota DPRD Kabupaten Siak;
Yth. Saudara Para Anggota Muspida Kabupaten Siak;
Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Siak
Yth. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Kantor dan Bagian di jajaran Pemerintahan Kabupaten Siak;
Yth. Rekan-rekan Pers serta Para Undangan dan Hadirin yang saya muliakan,
Terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas izin dan ridhoNya, kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk menghadiri sidang pada hari ini.  Shalawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi suri tauladan bagi kita semua.
Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,
Perkenankanlah kami atas nama Fraksi Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pandangan umum terhadap Pengajuan 2 (Dua) Ranperda Kabupaten Siak, yaitu Ranperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sdr. Bupati Siak beberapa waktu yang lalu.
Beberapa poin yang dapat kami sampaikan antara lain adalah:
1.      Fraksi PKS memberikan apresiasi pada Pemerintah Daerah yang telah mengajukan 2 (dua) Ranperda ini, yang merupakan upaya untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada di dalam praktek pemerintahan di tingkat pusat, maupun perkembangan yang terjadi di masyarakat saat ini.
2.      Sebagaimana yang termaktub di dalam undang-undang  nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Pada Bab II Pasal 2  berbunyi  bahwasanya setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :
a.      Dokumen Kependudukan
b.      Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
c.      Perlindungan atas data pribadi
d.      Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen
e.      Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f.       Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalah gunaan data pribadi oleh instansi pelaksana. Maka oleh karena itu, Fraksi PKS ingin menegaskan bahwa dokumen kependudukan adalah hak setiap warga negara Republik Indonesia . Untuk itu sudah seharusnya dalam pelayanannya digratiskan. 
3.      Mengenai Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, khususnya pada Pasal 10 ayat (1) yang mengatur tentang penggratisan Biaya penerbitan Kartu Keluarga untuk WNI dan biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk untuk WNI.  Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah sewaktu kampanye pada Pilkada yang lalu.  Namun demikian, kami mengingatkan supaya di dalam pelaksanaannya hal ini betul-betul digratiskan, karena wacana yang berkembang di masyarakat adalah KTP dan KK gratis.  Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian khusus kepada aparatur pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan maupun di SKPD yang bersangkutan supaya betul-betul melaksanakan KTP dan KK gratis ini.  Jika masih dilakukan pemungutan di dalam pembuatan KTP dan KK, walau apapun alasannya, maka masyarakat tidak akan percaya dan program pemerintah tentang KTP dan KK gratis.
4.      Fraksi PKS menyarankan supaya dilakukan sosialisasi yang intensif terhadap KTP dan KK gratis ini, supaya masyarakat bisa memberikan masukan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
5.      Fraksi PKS menyarankan agar semua biaya yang dikeluarkan di dalam proses pembuatan KTP dan KK ini di bebankan kepada APBD Kabupaten Siak baik untuk insentif petugas maupun dalam biaya cetak kartunya. Serta di dalam penyusunan perda ini dicantumkan pula klausul sanksi administratif apabila terjadi pemungutan biaya di dalam pengurusan KTP dan Akta Catatan Sipil ini sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri  nomor 18 tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi; Bagian Kelima tentang Pemberhentian berbunyi Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana pasal 6 dan pasal 7 dapat diberhentikan pada poin b; bila lalai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya . Fraksi PKS berharap dengan dimasukkannya klausul sanksi administratif ini, maka tidak ada lagi pungutan liar di dalam pengurusan KTP dan Akta Catatan Sipil karena hal itu melanggar tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan publik. Sehingga Fraksi PKS berharap pengurusan KTP dan KK ini benar-benar gratis, dan masyarakat merasa terlayani. Karena Fraksi PKS menyadari betul akan pentingnya KTP dan Akta Catatan Sipil ini. Sebab banyak warga kita yang terhalang menikah,terhalang mendapatkan pekerjaan,terhalang masuk sekolah,terhalang mendapatkan beasiswa karena tidak memiliki KTP, KK, dan Akta kelahiran. Justeru hal ini akan menjadi penderitaan masyarakat yang sistemik apabila kita biarkan dan kita abaikan.
6.      Fraksi PKS juga menyarankan supaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian untuk WNI juga digratiskan, tujuannya adalah supaya tidak membebani sekaligus menghibur kepada keluarga yang ditinggalkan.  Sesudah dirundung kemalangan, masih pula membayar untuk meminta akta kematian, sungguh ironis.  Karena alasan itulah maka kami menyarankan supaya akta kematian juga digratiskan.
7.       Mengenai Ranperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang diajukan ini, kami memandangnya sangat urgen.  Dengan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Siak sejumlah 110.244 lembar SPTS PBB, maka jika semuanya terpungut akan memberikan pemasukan yang sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak. 
8.      Namun demikian, kami menyarankan supaya pengelolaan data wajib pajak dan data tanah dan bangunan betul-betul diupdate dengan baik.  Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi tumpang tindih lahan dan juga double taxed (pajak berganda) terhadap objek yang sama.  Selain itu, updating data luas tanah dan bangunan perlu dilakukan secara kontinu supaya pendapatan daerah yang didapat bisa menjadi maksimal.
9.      Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini, maka kami menyarankan supaya Pemda melakukan upaya yang serius untuk mempersiapkan tenaga yang dibutuhkan.  Proses sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Perda ini harus betul-betul solid.  Pemda bisa juga mengajak komponen masyarakat yang ada, terutama Ketua Rukun Tetangga yang betul-betul mengetahui seluk beluk daerahnya untuk diaktifkan di dalam proses identifikasi objek pajak, baik ukuran, maupun jenisnya.  Tentu saja hal ini dilakukan setelah melalui proses sosialisasi dan pengarahan yang cukup.  Pekerjaan yang besar ini jika dilakukan dengan profesional, insya Allah akan memberikan dampak yang besar bagi peningkatan PAD Kabupaten Siak.
Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,
Demikianlah pandangan umum kami terhadap Pengajuan 2 (Dua) Ranperda Kabupaten Siak, yaitu Ranperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ini.  Mudah-mudahan masukan dan pertanyaan kami bisa menjadi bahan perbaikan bagi RAPBD Kabupaten Siak Tahun 2012 ini sehingga bisa digunakan untuk merencanakan pembangunan di Kabupaten Siak dengan sebaik-baiknya di masa mendatang.
Wassalam,
Siak Sri Indrapura, 8 Desember 2011
Fraksi Keadilan Sejahtera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Siak
KETUA                                                                      SEKRETARIS
   (  Juprizal,S.Th.I)                                                            (  Dadang Saputra,S.Ag)                        
JURU BICARA
                                                     (Dadang Saputra,S.Ag)
 
 
 
 
 


Ust. Nurdin Se,Ak (Ketua DPW PKS Riau), Ust. Taufik,S.ag (Ketua Daerah Dakwah III), Ust.Indra Isnaini,ST (Anggota DPRD Propinsi Riau dari PKS), Ust.Agus Malik,ST (Ketua DPD PKS) tegaskan target PKS untuk memenangkan Pemilu 2014.

Oleh sebab itu PKS mesti kembali mengokohkan eksistensinya di tengah masyarakat. Menjadi Pekerja-pekerja sosial yang siap bekerjasama dengan semua pihak yang beritikad baik untuk mensejahteraan masyarakat Siak dan Masyarakat Indonesia pada umumnya.

Untuk itu Kader-kader PKS mesti pro aktif pada kegiatan-kegiatan masyarakat, kegiatan dakwah, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi seperti ; majelis taklim, pembinaan remaja, menyantuni fakir miskin dan anak yatim serta aktif melahirkan pengusaha-pengusaha baru dengan mengaktifkan Forum Bisnis Kader.

Dalam kesempatan tersebut Ketua Fraksi-PKS Siak mengatakan bahwa Fraksi PKS saat ini sedang menggagas Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan. Dimana selama ini belum pernah diadakan di Siak.

PKS ingin memastikan bahwa angka kemiskinan 14 % di Kabupaten Siak tahun 2011 harus di tuntaskan secara bertahap.

juprizalpks.blogspot.com

Musyawarah Kerja Daerah (MUKERDA) II Partai Keadilan Sejahtra (PKS) Siak resmi dibuka pada hari Sabtu malam, 21 Januari 2012 oleh Bupati Siak Drs. H. Syamsuar,M.S.i.

Mukerda ini dilaksanakan di hotel Mutiara, kota Kandis selama tiga hari berturut-turut, sehingga para  peserta mukerda yang terdiri dari para kader PKS Siak, pengurus DPD PKS Siak dan seluruh pengurus DPC PKS se-Siak, diharuskan untuk menginap di kamar-kamar yang sudah dibooking panitia.

Selain dimeriahkan oleh ratusan kader dan simpatisan PKS, acara pembukaan mukerda ini juga dihadiri oleh Anggota DPRD Siak asal kandis H.Azwar dari Partai Golkar, Zulhayani,SP dari PAN, Muhammad Arum dari Partai Demokrat, M.Nur Azmal dari PDIP.

Mukerda ke-2 PKS ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan dan perlombaan untuk para siswa dari tingkat TK sampai SMA, seperti lomba gerak jalan untuk tingkat SMP dan tingkat SMA, lomba mewarnai tingkat TK se-kecamatan Kandis dan lainnya.

iklan bawah post